Hutang Indonesia Menurut Ahli

Hutang Indonesia Menurut Ahli

Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengunggah tulisan mengenai utang pemerintah Indonesia. Dalam tulisan berjudul “Sekali Lagi Soal Utang”, utang pemerintah Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo meningkat relatif pesat.

“Memang utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun,” kata Faisal pada Ahad, 27 Januari 2019.

Menurut Faisal, peningkatan utang itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen. Namun, apakah persoalan utang tersebut sudah sangat parah seperti yang diungkapkan Prabowo?

Baca Juga:

Dengan hutang mencapai 4.416 triliun harus memperhatikan berbagai hal.

Potensi kemampuan pemerintah dalam membayar utang lazimnya dikaitkan dengan kemampuan perekonomian menghasilkan pendapatan yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB).

Jika PDB meningkat, maka kemampuan pemerintah menarik pajak juga naik. Pajak itulah yang pada gilirannya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang.

Selain itu, merujuk pada Nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB, tertinggi di dunia.

Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB. Tidak cukup membandingkan indikator Nisbah utang terhadap PDB dengan negara-negara lain.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab isu utang negara. Menurutnya hutang dilakukan untuk investasi. Belanja secara ideal dapat dibiayai sendiri melalui pajak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, namun karena belanja membutuhkan jumlah yang tidak sedikit dan sifatnya mendesak maka diperlukan utang.

Namun utang digunakan untuk investasi sehingga ekonomi masyarakat memiliki kemampuan yang produktif dan ekonomis.

“Idealnya belanja dibiayai sendiri. Para pendiri bangsa mencitakan untuk memiliki sumber daya sendiri melalui pajak. Kebutuhan belanja banyak dan tidak bisa ditunda. Utang digunakan untuk investasi sehingga ekonomi masyarakat memiliki kemampuan yang produktif dan ekonomis,” ungkapnya.

Ia menyatakan alasan Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan karena investasi banyak tertunda seperti di bidang infrastruktur.

Jika pembiayaan untuk hal tersebut ditunda, hal itu bukan solusi.  Ia mengatakan, sebaiknya daripada menyoroti utang lebih baik memperhatikan apa yang didapat dari belanja seperti subsidi pupuk, listrik dan gaji.

“Kenapa Presiden Jokowi sekarang melakukan percepatan? Investasi banyak tertunda, misal infrastruktur. Kalau ditunda tidak memecahkan masalah. Persoalannya bukan di utang. Apa saja yang didapat dari belanja? Ada yang dapat subsidi pupuk, listrik, gaji. Banyak dari belanja yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Hutang Indonesia yang mencapai triliunan rupiah menjadi isu menarik bagi Capres nomor 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Prabowo kembali melontarkan kritik kepada pemerintahan Jokowi mengenai ULN Indonesia.

Ia melempar kalimat sebaiknya sebutan Menkeu diganti dengan Menteri Pencetak Utang. Ini lantaran utang Indonesia semakin banyak nilainya.

“Utang menumpuk terus, kalau menurut saya jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang,” kata Prabowo di acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pemenangan Prabowo-Sandi di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Sabtu, 26 Januari 2019.

Pernyataan kontroversi Prabowo lantas ditanggapi miring oleh kubu TimKampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin Inas Nasrullah Zubir menyebut Prabowo Subianto “salah kaprah” soal utang Indonesia ke luar negeri. Prabowo dianggap kurang paham soal peraturan perundang-undangan utang Indonesia.

Menurut Inas, Prabowo harusnya malu bicara utang luar negeri Indonesia. Sebab, utang Indonesia terdiri dari utang pemerintah dan swasta. “Salah satu perusahaan swasta nasional tersebut adalah PT Kertas Nusantara milik Prabowo Subianto yang memiliki utang luar negeri juga,” ucap Ketua Fraksi Hanura di DPR itu kepada kantor berita Msn.

Indonesia sampai detik ini belum bisa lepas dari jeratan utang. Utang turunan dari pemerintah-pemerintah sebelumnya diwariskan ke pemerintah sesudahnya sampai kini.

Pendapatan negara dalam setiap tahunnya sendiri harus kualahan untuk mengangsur utang dan bungan utang yang terjadi. Alhasil dalam pemerintahan selanjutnya kebutuhan pendanaan negara dipastikan belum bisa ditopang sendiri dengan PDB, tapi akan tetap mengajukan utang.

Siapapun presiden Indonesia dikemudian hari sejak awal memimpin pasti akan dihadapkan dengan beban hutang warisan. Artinya, terlalu berlebihan kiranya jika masalah utang dijadikan sebagai komoditas politik Pilpres pada 2019. Karena siapapun yang menjabat presiden pasti akan susah lepas dari jeratan utang?.

Post : Fifi Bawole